Puluhan Anggota DPC AWPI Tanggamus Mendatangi Kantor Bupati Kab. Tanggamus

KAB. TANGGAMUS | Interaksi-News | 

DPC AWPI Tanggamus menilai pengelolaan anggaran publikasi dan pembayaran koran di DPRD kabupaten Tanggamus buruk sehingga menjadi sorotan seluruh media yang ada di Kabupaten Tanggamus. 24-Juni 2024.

Ketua DPC,A.W.PI, Tanggamus. ImronTara menjelaskan, "kami sudah   mengajukan untuk bertemu dan dijadwalkan kita akan adakan audien tapi sampai saat ini tidak ada jawaban, sudah kita coba dinegosiasikan agar kita dapat dipertemukan dan  difasilitasi, kita ingin mempertanyakan langsung pada kepala dinas komunikasi dan informatika.

"Karena ini menyangkut kawan-kawan media seluruh yang ada di kabupaten Tanggamus," ucap Imron.

Tujuan ingin audiensi dengan Pj Bupati adalah untuk menyampaikan soal oplah koran maupun hubungan kerjasama kepada pemerintah kabupaten Tanggamus, 

"Karena kita lihat semakin hari seiring berjalannya waktu, wartawan semakin sengsara, tidak ada lagi hubungan kerjasama yang baik kepada pemerintah Tanggamus," paparnya.

"Hubungan kerjasama yang baik itu, perlu menyajikan berita yang membangun untuk  kemajuan bersama,  memajukan kabupaten Tanggamus menjadi lebih baik lagi,," ucapnya 

"Itu yang namanya kerja sama yang baik bukan semaunya bikin harga oplah koran Rp. 3.000 sebab  dari pihak perusahaan saja harganya sudah Rp.5.000. Bagaimana kawan -kawan bisa hidup, kami bukan penjual koran, dan kami mau makan apa di Tanggamus ini,  itu aja yang perlu kami sampaikan," tandasnya.

Sekjen DPC AWPI Tanggamus  Mat Helmi

menyebut, "Pj Bupati sepertinya alergi kepada wartawan, setiap kali mengajukan surat audien tidak pernah ada reaksi yang bagus, artinya dalam 2 ,3 hari ini kalau tidak ada tindak lanjut maka surat kita kita akan pakai gaya lain yaitu mengumpulkan kawan-kawan LSM dan kawan-kawan media,"

"Kita aksi di sini bagaimana caranya kita usir aja Pj Bupati dari Tanggamus karena tidak bisa berbuat untuk Tanggamus,  untuk kawan-kawan pers tidak ada kemitraan dan tidak ada pembinaan.  kita laporkan pada gubernur kita sampaikan Kemendagri dengan surat resmi,"  tutupnya.***