Tambang Batu Bara Ilegal ‘Kembali Beroperasi’ di Dusun Palang Desa Lubuk Bernai

TANJAB BARAT – Aktivis Tanjung Jabung Barat Aspandi sorot dugaan tambang batubara ilegal beroperasi di Dusun Palang, Desa Lubuk Bernai, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi.

Dalam wawancara Aspandi menyayangkan pihak pemerintah yang terkesan membiarkan aktivitas tambang batubara tersebut beroperasi.

Menurut Aspandi, jika hal tersebut benar ada pembiaran dari Pemerintah terhadap aktivitas ilegal tentu ini sangat menciderai peraturan yang telah ditetapkan.

“Aktivitas tambang batubara yang diduga kuat ilegal beroperasi secara aman, hal ini sangat menciderai peraturan serta perundang-undangan yang berlaku” ujar Aspandi ke awak media. pada Jumat Siang (20/12/2024)

Lebih lanjut Aspandi mengatakan “Setiap pertambangan wajib memiliki izin dari pemerintah seperti WIUP, IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi” katanya

Jika mereka tidak mempunyai izin tersebut kata Aspandi, Pemerintah wajib melakukan penegakan hukum.

“Jangan di biar-biarkan begitu donk. Jika mereka tidak punya izin untuk dilakukan penambangan, pemerintah wajib bergerak donk. Aturan tetap aturan dan wajib dipatuhi oleh semua investor dan yang lainnya” seru Aspandi

Dalam wawancara Aspandi mengaku kerap menerima laporan warga setempat tentang aktivitas tambang batubara tersebut.

“Saya sering mendapat telpon dari masyarakat setempat, mereka lapor ke saya tentang tambang batubara itu. Intinya mereka khawatir jika tambang yang tidak ada izin beroperasi di tempat mereka bisa menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat setempat” kata Aspandi menambah.

Selain itu Aspandi merencanakan akan menggelar aksi demo jika tidak ada tindakan dari pemerintah

Peraturan menyatakan bahwa perusahaan tambang tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas publik seperti jalan desa untuk aktivitas tambang dan harus memiliki jalan sendiri. Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jelas menyebutkan sanksi bagi penambangan tanpa izin, dengan ancaman pidana penjara hingga 10 tahun dan denda hingga Rp 10 miliar.

“Saya sudah koordinasi dengan teman-teman LSM lainnya, sesuai janji saya ke warga di sana, jika benar tambang batubara tersebut beroperasi secara ilegal akan kami demo,” tutup Aspandi.

(TIM)