Langsung ke konten utama

Interaksi-News

( Berani - Jujur - Cerdas )

Cari Blog Ini

Beranda
Tanah/Bangunan
EKONOMI
KRIMINAL
PENDIDIKAN
POLITIK
POLRI
TNI
Box Redaksi

Postingan

Menjelang Bulan Suci Ramadan, Pemerintah Kota Cimahi Menggelar Festival Pasar Hepi 2026

pada tanggal Februari 13, 2026

Dapatkan link
Facebook
X
Pinterest
Email
Aplikasi Lainnya

Wali Kota Cimahi Resmikan Laboratorium Kesehatan Masyarakat

pada tanggal Februari 13, 2026

Dapatkan link
Facebook
X
Pinterest
Email
Aplikasi Lainnya

MUSRENBANG Se-Kecamatan Parungkuda Dihadiri Anggota DPRD, Teddy setiadi S.E : ‘Bersama-sama Merancang Masa Depan yang Lebih baik’

pada tanggal Februari 13, 2026

Dapatkan link
Facebook
X
Pinterest
Email
Aplikasi Lainnya

Teddy Setiadi, Anggota DPRD ketua Fraksi Gerindra Komisi II Hadiri Musrenbang Sekecamatan Cidahu

pada tanggal Februari 12, 2026

Dapatkan link
Facebook
X
Pinterest
Email
Aplikasi Lainnya

Tim Paskibra SMKN 15 Kota Bekasi Raih Tiga Penghargaan di LKBB DJAKETRA EPS. 2 Tahun 2026

pada tanggal Februari 12, 2026

Dapatkan link
Facebook
X
Pinterest
Email
Aplikasi Lainnya

Pemerintah Kota Cimahi Bergerak Cepat Menyikapi Penonaktifan Massal Kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK)

pada tanggal Februari 12, 2026

Dapatkan link
Facebook
X
Pinterest
Email
Aplikasi Lainnya

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Meraih Predikat Zona Integritas (ZI) menuju WBK dan WBBM

pada tanggal Februari 12, 2026

Dapatkan link
Facebook
X
Pinterest
Email
Aplikasi Lainnya

Satgas TMMD Ke-127 Kodim 0624/Kab. Bandung Genjot Pengecoran Jalan di Desa Cipelah Hingga Malam Hari

pada tanggal Februari 12, 2026

Dapatkan link
Facebook
X
Pinterest
Email
Aplikasi Lainnya

Pemerintah Kota Cimahi Resmikan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Utama Cimahi Selatan

pada tanggal Februari 11, 2026

Dapatkan link
Facebook
X
Pinterest
Email
Aplikasi Lainnya

Pemerintah Kota Cimahi Resmikan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Utama Cimahi Selatan

pada tanggal Februari 11, 2026

Dapatkan link
Facebook
X
Pinterest
Email
Aplikasi Lainnya

Dari Cimahi untuk Sumatra: Donasi Cimahi Mantap Peduli Bencana Himpun Rp458 Juta

pada tanggal Februari 11, 2026

Dapatkan link
Facebook
X
Pinterest
Email
Aplikasi Lainnya

Pengecoran Jalan Ciluncat–Tenjoloya Dipertanyakan Masyarakat Soal Transparansi Proyek

pada tanggal Februari 11, 2026

Dapatkan link
Facebook
X
Pinterest
Email
Aplikasi Lainnya

Proyek Rekonstruksi Jalan di Angkola Selatan Resmi Dilaporkan ke Kejaksaan

pada tanggal Februari 10, 2026

Dapatkan link
Facebook
X
Pinterest
Email
Aplikasi Lainnya

Postingan lainnya

Interaksi News

Kunjungi profil

Arsip

Februari 202641
Januari 202682
Desember 2025138
November 2025257
Oktober 2025271
September 2025104
Agustus 2025173
Juli 2025135
Juni 2025121
Mei 2025181

April 2025153
Maret 2025267
Februari 2025194
Januari 2025130
Desember 2024106
November 2024100
Oktober 2024108
September 202490
Agustus 2024138
Juli 2024170
Juni 202477
Mei 202441

Tampilkan selengkapnya Tampilkan lebih sedikit

Label

Budaya
daerah
Ekonomi
Hukum & Kriminal
iklan
Kesehatan
Kriminal
Pariwisata
Pemerintah
Pemerintahan

Pemerintan
Pendidikan
Pendidikan & Kebudayaan
Politik
POLRI
TNI

Tampilkan selengkapnya Tampilkan lebih sedikit

Kategori

ADVERTORIAL
DAERAH
EKONOMI
HUKUM & KRIMINAL
KESEHATAN
LUAR NEGERI
OLAHRAGA
OPINI
PARIWISATA & HIBURAN
PEMERINTAHAN
PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
PERISTIWA
POLITIK
POLRI
SAINS & TEKNOLOGI
SOSOK
TNI

Terpopuler

Cara Mengecek Laporan Dana BOS Sekolah Secara Online dengan Mudah

Laporan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) wajib dipublikasikan secara terbuka agar bisa diakses oleh orang tua murid, guru, dan masyarakat. Pemeriksaan laporan ini penting untuk memastikan penggunaan anggaran sekolah berjalan transparan sesuai aturan pemerintah. Apa Itu Dana BOS? Dana BOS adalah bantuan dari pemerintah pusat kepada sekolah negeri dan swasta untuk mendukung kegiatan operasional pendidikan. Dana ini digunakan untuk: Pembelian buku dan alat tulis Pembayaran honor guru honorer Kegiatan ekstrakurikuler Perawatan fasilitas sekolah Transparansi dana sangat penting agar tidak terjadi penyalahgunaan. Cara Mengecek Laporan Dana BOS Sekolah Saat ini laporan BOS sudah dapat dicek secara online melalui beberapa situs resmi berikut: 1. Portal BOS Kemdikbud Langkah-langkah: Buka situs: bos.kemdikbud.go.id Pilih menu “Laporan BOS” Masukkan nama sekolah / NPSN Pilih tahun anggaran yang ingin dicek Sistem akan menampilkan laporan realisasi penggunaan dana Portal ...

Waka II DPRD Tanjab Barat Turun ke Kuala Betara dan Betara, Aspirasi Warga Mulai Dibuka ke Publik

Tanjung Jabung Barat - interaksiNews.com – Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Hasan Basyri Harahap, SH, menyatakan kesiapan dan komitmennya untuk menyerap serta memperjuangkan aspirasi masyarakat di Kecamatan Kuala Betara dan Betara. Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Hasan Basyri Harahap, SH. menyerap, menampung, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan pembangunan, pelayanan publik, dan kesejahteraan warga Kecamatan Kuala Betara dan Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Disampaikan dalam kegiatan reses dan kunjungan kerja ke daerah pemilihan, pada awal tahun 2026. Selasa (10/02/2026) Sebagai bagian dari tugas dan fungsi DPRD dalam menjalankan peran representasi rakyat serta memastikan aspirasi masyarakat dapat diakomodir dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan pemerintah daerah. Aspirasi masyarakat dihimpun melalui dialog langsung, pertemuan dengan tokoh masyarakat, perangkat desa, serta war...

Penggunaan Dana BOS Berdasarkan Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pembayaran Honor Tendik Non ASN

BOGOR - interaksinews.com. (Sabtu,8/11/2025) || Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengeluarkan Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2025 tentang aturan terbaru pembayaran honor. Surat Edaran (SE) ini ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota di seuruh Inondesia. Peraturan tersebut berdasarkan aturan hukum. Dasar Hukum Terbitnya Surat Edaran ini memiliki dasar hukum pasti. Ada 5 dasar hukum yang mengikatnya yaitu: - 1. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional. - 2. Undang Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. - 3. Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. - 4. Peraturan Daerah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Satuan Pendidikan. Dalam SE tersebut Kemendikdasmen menjelaskan bahwa mulai tahun anggaran 2025, mekanisme pembiayaan honor TU dan Tendik non-ASN dilakukan melalui dua jalur pe...

Dana Proyek Revitalisasi SMA Negeri 10 Tanjab Barat Diduga Dikorupsi, Aparat Diminta Turun Tangan

TANJAB BARAT - interaksinews.com – Proyek revitalisasi SMA Negeri 10 Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat) dengan nilai anggaran mencapai Rp2,6 miliar kini menjadi sorotan publik. Sejumlah pihak menilai terdapat kejanggalan dalam pelaksanaan proyek tersebut, sehingga dugaan adanya praktik korupsi kian menguat dan mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan. Berdasarkan informasi dari sumber terpercaya, pekerjaan yang meliputi rehabilitasi ruang kelas hingga pembangunan toilet sekolah tersebut diduga menggunakan seng tipis yang tidak memenuhi standar SNI. Material yang digunakan dinilai jauh dari spesifikasi semestinya untuk proyek pendidikan bernilai miliaran rupiah. “Ini bukan sekadar dugaan, tapi fakta di lapangan. Seng yang digunakan tipis dan mudah berkarat. Kalau dibiarkan, bangunan akan cepat rusak dan berpotensi membahayakan siswa,” ungkap seorang warga setempat, Selasa (29/12/2025). Tak hanya soal kualitas material, indikasi mark-up pengadaan juga m...

Dugaan Jual Beli Jabatan di Tapsel, Pengangkatan PPPK Jadi PLt Kepala Sekolah Dinilai Cacat Hukum

Tapanuli Selatan - Interaksi News - Dugaan praktik jual beli jabatan kepala sekolah di Kabupaten Tapanuli Selatan semakin menguat dan kini memasuki babak baru. Jabatan kepala sekolah diduga diperjual-belikan berkisar Rp30 juta hingga Rp50 juta atau tergantung pada jumlah peserta didik di sekolah yang bersangkutan. Ironisnya, di tengah mencuatnya dugaan transaksi jabatan tersebut, publik justru dikejutkan dengan pengangkatan Pelaksana Tugas (PLt) Kepala Sekolah dari unsur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kebijakan ini dinilai tidak hanya mencederai sistem merit, tetapi juga berpotensi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah kepala sekolah definitif diberhentikan secara mendadak tanpa penjelasan terbuka. Posisi mereka kemudian diisi oleh PLt Kepala Sekolah yang sebagian berasal dari PPPK. Pergantian yang dilakukan secara cepat dan masif ini memicu kecurigaan publik akan adanya rekayasa ...

Redaksi

Box Redaksi

Diberdayakan oleh Blogger