Langsung ke konten utama

Interaksi-News

( Berani - Jujur - Cerdas )

Cari Blog Ini

Beranda
Tanah/Bangunan
EKONOMI
KRIMINAL
PENDIDIKAN
POLITIK
POLRI
TNI
Box Redaksi

Postingan

WOW! TERKIRIM 4 SURAT KE DPMPTSP BOGOR, CUMA GRAHA PENA DIJAWAB! RUKO COMPARK, ARIESTEA & GUDANG LIMBAH BERBATASAN PUSTU CIBINONG KEMANA?

pada tanggal Oktober 30, 2026

Dapatkan link
Facebook
X
Pinterest
Email
Aplikasi Lainnya

DEWAN PERS TEGASKAN TUGAS JURNALIS TETAP SAH MESKI BELUM SERTIFIKASI — DILINDUNGI UU PERS No.40 TAHUN 1999

pada tanggal Oktober 30, 2026

Dapatkan link
Facebook
X
Pinterest
Email
Aplikasi Lainnya

AKHIR PENGABDIAN SANG JENDERAL, BRIGJEN TNI (PURN) SOEMARNO MS DIMAKAMKAN DENGAN UPACARA KEBESARAN MILITER

pada tanggal Oktober 30, 2026

Dapatkan link
Facebook
X
Pinterest
Email
Aplikasi Lainnya

SAH! DPMPTSP BOGOR AKUI GRAHA PENA ILEGAL BELUM PUNYA PBG! Lalu Bagaimana Ariestea Tajurhalang & Ruko Compark Kota Wisata?

pada tanggal Oktober 30, 2026

Dapatkan link
Facebook
X
Pinterest
Email
Aplikasi Lainnya

HITUNG ULANG UPAH LAYAK PEKERJA 2027: KHL Jadi Dasar UMP/UMK, Kabupaten Bogor Diprediksi Tembus Rp6 Juta - Pekerja Masih Tombok?

pada tanggal Oktober 30, 2026

Dapatkan link
Facebook
X
Pinterest
Email
Aplikasi Lainnya

DPMPTSP BOGOR' NYATAKAN PERUMAHAN GRAHA PENA "ILEGAL TAK PUNYA PBG!" - Bukti Surat Resmi Terbongkar!

pada tanggal Oktober 30, 2026

Dapatkan link
Facebook
X
Pinterest
Email
Aplikasi Lainnya

SMKS Ma’arif Sukawening Terima Bantuan Revitalisasi TA 2026, Kepala Sekolah Sampaikan Rasa Syukur

pada tanggal Oktober 30, 2026

Dapatkan link
Facebook
X
Pinterest
Email
Aplikasi Lainnya

KPK BENARKAN PERIKSA BUPATI BOGOR RUDY SUSMANTO SEBAGAI SAKSI DI POLRES BOGOR - DEMI EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN

pada tanggal Oktober 30, 2026

Dapatkan link
Facebook
X
Pinterest
Email
Aplikasi Lainnya

KPK JEMPUT BOLA PERIKSA BUPATI DI POLRES BOGOR, BUKAN DI GEDUNG MERAH PUTIH - 2 KASUS KORUPSI BESAR DIBONGKAR

pada tanggal Oktober 30, 2026

Dapatkan link
Facebook
X
Pinterest
Email
Aplikasi Lainnya

BANKEU Rp624 M KABUPATEN BOGOR TERSENDAT! 75 DESA BELUM CAIRKAN TAHAP I, BUPATI TURUN TANGAN - DPMD & BPKAD DIKEBUT!

pada tanggal Oktober 30, 2026

Dapatkan link
Facebook
X
Pinterest
Email
Aplikasi Lainnya

BONGKAR SEBELUM UANG TURUN: REVITALISASI SDN 2 LEBAKAGUNG DIDUGA TABRAK REGULASI, PENGAWAS - KORWAS - KASI SARANA TERANCAM DILAPORKAN

pada tanggal Oktober 29, 2026

Dapatkan link
Facebook
X
Pinterest
Email
Aplikasi Lainnya

PANGLIMA KODAM III/SILIWANGI MAYJEN TNI KOSASIH TERIMA ANUGERAH KNPI AWARD 2026, APRESIASI ATAS PENGABDIAN DAN KONTRIBUSI BAGI BANGSA

pada tanggal Oktober 29, 2026

Dapatkan link
Facebook
X
Pinterest
Email
Aplikasi Lainnya

Bina Wilayah PKK Kabupaten Sukabumi 2026 di Desa Pawenang, Perkuat Pemberdayaan Keluarga dan Dorong UMKM Lokal

pada tanggal Oktober 29, 2026

Dapatkan link
Facebook
X
Pinterest
Email
Aplikasi Lainnya

Postingan lainnya

Interaksi News

Kunjungi profil

Arsip

Oktober 2026180
September 2026184
Agustus 2026187
Juli 2026145
Juni 2026127
Mei 2026109
April 202677
Maret 2026109
Februari 202692
Januari 202682

Desember 2025138
November 2025257
Oktober 2025271
September 2025104
Agustus 2025173
Juli 2025135
Juni 2025121
Mei 2025181
April 2025153
Maret 2025267
Februari 2025194
Januari 2025130
Desember 2024106
November 2024100
Oktober 2024108
September 202490
Agustus 2024138
Juli 2024170
Juni 202477
Mei 202441

Tampilkan selengkapnya Tampilkan lebih sedikit

Label

Budaya
daerah
Ekonomi
Hukum & Kriminal
iklan
Kesehatan
Kriminal
Pariwisata
Pemerintah
Pemerintahan

Pemerintan
Pendidikan
Pendidikan & Kebudayaan
Politik
POLRI
Profil
TNI

Tampilkan selengkapnya Tampilkan lebih sedikit

Kategori

ADVERTORIAL
DAERAH
EKONOMI
HUKUM & KRIMINAL
KESEHATAN
LUAR NEGERI
OLAHRAGA
OPINI
PARIWISATA & HIBURAN
PEMERINTAHAN
PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
PERISTIWA
POLITIK
POLRI
SAINS & TEKNOLOGI
SOSOK
TNI

Terpopuler

BREAKING! UMK KABUPATEN BOGOR 2027 DIPREDIKSI TEMBUS Rp 5,6 JUTA! "Pekerja Bakal Kantongi Tambahan Hingga Rp 490 Ribu"

Cibinong, Interaksinews.com || Kabar gembira bagi 5,7 juta warga Kabupaten Bogor! Setelah resmi ditetapkan Rp 5.161.769 di tahun 2026, Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bogor 2027 diprediksi melesat hingga Rp 5,6 juta. Prediksi ini mencuat setelah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) merilis simulasi kenaikan upah nasional 7,5% - 9,5%. Pemerintah Kabupaten Bogor di bawah komando Bupati Rudy Susmanto patut berbangga. Daya beli pekerja diprediksi makin kuat di tahun 2027. Berdasarkan data resmi yang diterima http://InteraksiNews.com, UMK Kabupaten Bogor 2026 telah ditetapkan sebesar Rp 5.161.769 per bulan. Dengan basis tersebut, KSPI bersama Partai Buruh mengusulkan formula kenaikan sesuai PP No.49 Tahun 2025. Presiden KSPI Said Iqbal dalam konferensi pers Selasa (13/10/2026) mengungkapkan, "Dengan menggunakan rumus tersebut, kenaikan upah minimum dihitung dari inflasi sebesar 3,20 persen ditambah pertumbuhan ekonomi sebesar 5,43 persen dikalikan indeks tertentu 0,9....

Polisi Selidiki Kebakaran di Kuala Tungkal, Lima Bangunan Rusak Berat

TANJAB BARAT – Kepolisian Resor (Polres) Tanjung Jabung Barat menyelidiki peristiwa kebakaran yang menghanguskan lima unit bangunan di Jalan Pangeran Diponegoro, RT 15, Kelurahan Tungkal Harapan, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jumat (16/10/2026), sekitar pukul 12.00 WIB. Kebakaran tersebut mengakibatkan lima unit bangunan mengalami kerusakan berat. Sementara itu, nilai kerugian materiil masih dalam pendataan petugas. Kapolres Tanjung Jabung Barat melalui Kasat Reskrim AKP Ayub Peter Bernardus, S.Tr.K., S.I.K., M.H., menjelaskan bahwa berdasarkan informasi awal, api diduga berasal dari sebuah rumah yang saat kejadian dalam keadaan kosong. Korsleting arus listrik menjadi salah satu dugaan penyebab kebakaran, tetapi kepastian penyebabnya masih menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut. Peristiwa tersebut diketahui oleh seorang saksi bernama Mutia yang sedang berada di dapur. Saksi mendengar teriakan kebakaran, kemudian keluar rumah dan meliha...

Cara Mengecek Laporan Dana BOS Sekolah Secara Online dengan Mudah

Laporan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) wajib dipublikasikan secara terbuka agar bisa diakses oleh orang tua murid, guru, dan masyarakat. Pemeriksaan laporan ini penting untuk memastikan penggunaan anggaran sekolah berjalan transparan sesuai aturan pemerintah. Apa Itu Dana BOS? Dana BOS adalah bantuan dari pemerintah pusat kepada sekolah negeri dan swasta untuk mendukung kegiatan operasional pendidikan. Dana ini digunakan untuk: Pembelian buku dan alat tulis Pembayaran honor guru honorer Kegiatan ekstrakurikuler Perawatan fasilitas sekolah Transparansi dana sangat penting agar tidak terjadi penyalahgunaan. Cara Mengecek Laporan Dana BOS Sekolah Saat ini laporan BOS sudah dapat dicek secara online melalui beberapa situs resmi berikut: 1. Portal BOS Kemdikbud Langkah-langkah: Buka situs: bos.kemdikbud.go.id Pilih menu “Laporan BOS” Masukkan nama sekolah / NPSN Pilih tahun anggaran yang ingin dicek Sistem akan menampilkan laporan realisasi penggunaan dana Portal ...

KPK-Tipikor Laporkan Dugaan Penyimpangan APBD Dinas Pendidikan Ke Kejari Padangsidimpuan

PADANGSIDIMPUAN - InteraksiNews.com - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2025 menjadi objek laporan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Padangsidimpuan. Pelapor meminta aparat penegak hukum tidak hanya memeriksa kelengkapan administratif dokumen, tetapi juga menelusuri alasan, proses, serta pelaksanaan pergeseran anggaran tersebut. Laporan disampaikan Irwandi Nasution dari KPK-Tipikor Divisi Intelijen dan Investigasi dan diterima staf Kejari Padangsidimpuan, Nurjannah, pada Selasa (6/10/2026). Laporan itu pada pokoknya meminta Kejari melakukan penelaahan terhadap DPPA Dinas Pendidikan TA 2025 untuk memastikan apakah proses pergeseran dan penggunaannya telah sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Bagi pelapor, keberadaan DPPA tidak cukup hanya dilihat sebagai dokumen perubahan administrasi anggaran. Yang perlu dipastikan adalah apa dasar pergeseran dilakukan, kegiatan dan anggaran apa yang berubah, s...

BREAKING! PINJAM BENDERA TENDER PEMERINTAH DILARANG TOTAL! LANGGAR = BLACKLIST - PERATURAN LKPP NO 3 TAHUN 2026 BERLAKU

Bogor, InteraksiNews.com || Kabar buruk bagi para pemain lama proyek pemerintah yang selama ini hidup dari praktik pinjam bendera! Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) resmi mengetuk palu: Mulai Oktober 2026, peserta tender pemerintah dilarang keras pakai nama perusahaan lain! Aturan tegas ini tertuang dalam Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pedoman Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, yang ditetapkan pada 22 September 2026 di Jakarta dan ditandatangani langsung oleh Sarah Sadiqa. Peraturan ini tercatat dalam BNRI Tahun 2026 Nomor 663. PINJAM BENDERA = MODUS KORUPSI YANG DITUTUP! Selama ini, praktik pinjam bendera menjadi celah empuk korupsi di daerah, termasuk di Kabupaten Bogor yang kini sedang disorot KPK dalam 4 kasus besar (OTT Summarecon-BPN Rp106,3 Miliar, RSUD Parung Rp93 Miliar, Bappenda Rp1,5 Miliar, dan Pengadaan Smartboard Disdik). Dengan modal fee 3-5% kepada pemilik PT/CV, oknum kontraktor bi...

Redaksi

Box Redaksi

Diberdayakan oleh Blogger